Dalam dunia bisnis seringkali paham-paham atau tren-tren tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan dan juga kebijakan penting demi bisnis yang berlangsung, sehingga berdampak pada laba yang diinginkan dan sesuai dengan harapan. Paham yang dianut oleh suatu negara akan menentukan tindakan apa yang akan diambil demi berjalannya bisnis yang menguntungkan bagi negara tersebut maupun pihak luar. Seperti halnya privatisasi perusahaan yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan tetap dijalankan sampai sekarang. Privatisasi adalah pemindahan aset sektor publik kepada sektor swasta, pemindahan manajemen kegiatan negara melalui kontrak-kontrak dan leasing, dan mengontrakkan kepada pihak kelaur kegiatan –kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh negara. Atau, dengan kata lain perusahaan BUMN yang dipindahtangankan kepada pihak asing, agar perusahaan BUMN mendapat keuntungan dari penjualan atau kontrak yang dilakukan dengan perusahaan swasta.
Bila suatu perusahaan milik negara yang akan diprivatisasi, maka pihak manajemen atau eksekutifnya memikirkan dengan matang tentang keputusan yang diambil. Apa saja akibat yang akan timbul dan bagaimana privatisasi akan berjalan dengan lancar tanpa menganggu jalannya produksi dan kinerja karyawan. Privatisasi akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan,apabila perusahaan yang akan diprivatisasi mampu membentuk suatu manajemen yang solid terhadap keputusan yang diambil. Karena manajemen akan mngontrol keadaan sebelum atau sesudah privatisasi, bila manajemen yang ada mengontrol tidak solid dengan keputusan yang ada dan bingung dengan dirinya sendiri, maka keadaan perusahaan akan kacau. Karena privatisasi dilakukan dengan karyawanya sendiri, dengan menjual sahamnya, perusahaan juga harus mampu memikirkan bagaiamana sisitem penggajian dan juga pemberian insentif kepada karyawan diperlukan atau tidak. Menurut saya, pihak manajemen atau eksekutif tidak perlu menyamakan gaji para karyawan dengan pegawai negeri, dikarenakan karyawan hanya membeli saham perusahaan milik negara, sehingga perusahaan yang sudah diprivatisasi tidak perlu menyamakan. Dan mneurut saya pemberian insentif tidak diperlukan karena hasil perolehan insentif mereka dapat dari hasil saham yang mereka beli dari perusahaan milik negara yang diprivatisasi. Karena dengan pembelian saham tersebut, karyawan sejajar dengan pemilik perusahaan, dan dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Agar pelaksanaan privatisasi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kedua belah pihak, perusahaan yang diprivatisasi harus pula melihat kondisi perusahaan secara keseluruhan, seperti perbaikan mesin produksi sebagai jantung kegiatan didalam perusahaan tersebut, karena pihak swasta disini adalah para karyawan sendiri, menginginkan keadaan yang baik dan kondusif saat bekerja tanpa harus memikirkan perbaikan mesin yang menghambat kinerja mereka atau akan membuat para karyawan merasa kecewa dengan privatisasi yang diambil. Program perbaikan mutu harus tetap dilangsungkan secara terus menerus, dari waktu ke waktu, dari perusahaan sebelum diprivatisasi menjadi diprivatisasi. Karena perbaikan mutu, akan berdampak dengan perolehan laba yang menjadi target, khususnya pihak swasta yang sudah membeli perusahaan tersebut. Mutu dalam produk yang dihasilkan, bahan baku sampai para tenaga kerja yang menjadi satu dengan proses produksi. Maka dari itu, manajemen harus mengontrol keadaan semaksimal mungkin, agar kegiatan didalam perusahaan tetap berjalan sesuai harapan. Bila perusahaan dapat mengendalikan dan juga mampu mengontrol sistem dan kegiatan di dalam perusahaannya dengan baik, seperti pengecekan atau perbaikan mesin produksi dengan baik, evaluasi mutu dan program perbaikan mutu secara terus menerus, dan tenaga kerja yang ada digunakan dengan maksimal dengan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya. Maka, perusahaan dapat menekan biaya-biaya yang seharusnya tidak membengkak dan banyak keluar menjadi biaya-biaya yang dapat diminimalisir. Jadi, perusahaan dapat berhemat. Sehingga, biaya-biaya tersebut dapat digunakan untuk aktivitas perusahaan yang lebih penting.
